Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menjelaskan hal ini disebabkan penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Oktober 2022 mengalami kontraksi sebesar 7,6 persen (yoy), lebih dalam daripada kontraksi pada bulan sebelumnya yakni 6,8 persen (yoy).
“ULN Pemerintah pada Oktober 2022 masih melanjutkan tren penurunan. Sejak bulan Maret 2022, posisi dan pertumbuhan ULN Pemerintah konsisten mengalami penurunan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (15/12).
Erwin melanjutkan, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2022 sebesar USD 179,7 miliar, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar USD 182,3 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 12,3 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 11,3 persen (yoy).
Lebih lanjut, dia menuturkan penurunan ULN Pemerintah disebabkan oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN ) domestik seiring dengan ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi.
“Posisi pinjaman juga menurun seiring dengan pelunasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman untuk mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas,” imbuhnya.
Dia menambahkan, penggunaan ULN pada Oktober 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ULN digunakan untuk memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas yaitu 24,5 persen untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 16,6 persen untuk sektor jasa pendidikan.
Kemudian sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,3 persen, lalu 14,2 persen untuk sektor konstruksi, dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,6 persen.
Erwin pun memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah,” tuturnya.
Utang Luang Negeri Swasta Juga Turun
Adapun ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Oktober 2022 sebesar USD 202,2 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 204,7 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 3,0 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen (yoy).
Erwin menjelaskan, penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman dan surat utang sehingga ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen (yoy) dan 2,9 persen (yoy).
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 78,0 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,2 persen terhadap total ULN swasta.
Secara keseluruhan, Erwin berkata struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,6 persen, menurun dari rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1 persen.
Selain itu, ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN. Dia memastikan BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.
