Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru bertajuk ‘Kinerja Presiden, Elektabilitas Bakal Calon Presiden dan Partai Jelang 2024’. Data diambil 1-6 Desember 2022.
Salah satu temuan Indikator, banyak masyarakat yang menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia memburuk.
“Kondisi pemberantasan korupsi cenderung lebih banyak yang menilai negatif,” kata Direktur Eksekutif Indikator Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam paparan survei secara virtual, Rabu (4/1)
Sebanyak 33, 7 persen masyarakat menilai kondisi pemberantasan korupsi buruk dan sangat buruk, 28,3 persen menilai sedang, 29,1 persen menilai baik.
Jika dilihat berdasarkan tren November-Desember, kondisi pemberantasan korupsi yang menilai baik turun dari 33,5% menjadi 31,4%. Yang menilai sedang dari 26,5% menjadi 28,3 persen, dan yang menilai buruk dari 34,4% menjadi 33,7%.
Dalam hal masalah mendesak, pemberantasan korupsi juga menduduki posisi ketiga (11,1 persen), di bawah mengendalikan harga kebutuhan pokok (32,0 persen), dan menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran (18,4 persen)
Survei dilakukan dengan sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.
