26 C
Jakarta
Sabtu, Februari 4, 2023

Sidang Kasus Eks Ketua DPRD Jabar, Jaksa Hadirkan Ahli Pidana dari UI

Sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnis SPBU yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara kembali digelar di PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Senin (2/1).
Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Indonesia, Floradianti. Ia memberikan penjelasan soal Pasal 372, Pasal 378 KUHP, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Untuk Pasal TPPU, Flora menyebut dalam kasus itu dapat diterapkan azas pembuktian terbalik, yakni berupa penyitaan aset atas hasil kejahatan dengan pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu.
“Jadi harus dibuktikan?” tanya Kuasa Hukum dari Irfan, Rendra T. Putra.
“Semua harus dibuktikan unsurnya,” ujar Flora.
Sementara ditemui setelah persidangan, secara umum Rendra menilai pernyataan dari saksi bersifat normatif. Dia pun menilai unsur Pasal 372 dan Pasal 378 bakal sulit dibuktikan. Jika terbukti, maka perkara yang menjerat kliennya masuk ke dalam ranah perdata.
“Rasanya sulit untuk membuktikan terjadinya (Pasal) 372 dan (Pasal) 378. Kalau pun itu terjadi, tentu ini larinya perdata. Kan seperti itu disampaikan. Jadi ada kemungkinan kasus ini masuk ranah perdata juga,” ujar dia.
Ketika masuk ke ranah perdata, unsur pidana dalam perkara itu harus dibuktikan dengan didasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan. Adapun pekan depan, pihak Irfan bakal menghadirkan saksi yang meringankan termasuk dua saksi ahli untuk membantah keterangan yang disampaikan saksi ahli dari jaksa.
“Majelis hakim sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuktikan apakah ini benar ada tindak pidana asalnya atau tidak,” kata dia.
Lebih lanjut, Rendra juga memberikan tanggapan soal adanya sejumlah massa aksi yang sempat menggelar demo sebelum persidangan digelar. Massa yang berasal dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) itu meminta agar majelis hakim dapat memutus perkara itu secara adil.
Rendra menilai aksi yang digelar oleh ormas itu wajar apabila ditilik dari sudut pandang demokrasi. Namun, dia menyebut aksi yang digelar itu dapat mengganggu jalannya persidangan.
Menurut Rendra sejauh ini sidang sudah digelar dengan mengedepankan azas keadilan.
“Dengan adanya demo tadi, itu kan merupakan bagian dari bentuk tekanan yang diciptakan pihak tertentu. Saya yakin, hakim berpegang teguh soal fakta persidangan. Saya rasa tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, biarkan saja sidang berlanjut apa adanya,” kata dia.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
5PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles