Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan sekaligus sikap partai terkait isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Isu reshuffle makin kuat setelah Presiden Jokowi memberi sinyal 'mungkin' akan ada reshuffle dalam waktu dekat.
Hasto mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. PDIP meyakini, jika Jokowi melakukan reshuffle, maka sudah berdasarkan pertimbangan yang matang.
“Jadi reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Presiden,” kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/12).
Hasto menjelaskan, kondisi sosial politik, internasional tekanan terhadap ekonomi, situasi global akibat ketegangan geopolitik menjadi salah satu tolok ukur menilai kinerja menteri pembantu Jokowi.
“Jajaran menteri pembantu Presiden harus dalam napas yang sama dan menciptakan prestasi tinggi. Apa yang disampaikan Pak Djarot (Djarot Saiful Hidayat) tentunya juga merupakan sikap dari PDIP,” ucap Hasto.
Dalam pernyataannya, Djarot Saiful Hidayat menyoroti kinerja Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Kinerja dua menteri dari NasDem itu dinilai kurang memuaskan dan perlu dievaluasi.
Menyikapi itu, Hasto menuturkan, kinerja dua menteri itu memang harus dievaluasi terutama Mentan. Bahkan ia menyebut, kinerja Mentan jauh dari apa yang diharapkan.
“Kalau kita lihat apa yang disampaikan Mentan pada 22 Agustus yang menyampaikan Indonesia akan mengekspor beras ke China, tapi kemudian faktanya jauh dari apa yang disampaikan,” ucap Hasto.
“Bahkan itu harus impor beras. Sikap PDIP tentunya terus mengkritisi kebijakan impor beras. Itu menjadi catatan PDIP dan bagi Presiden apakah hal tersebut akan menjadi konsekuensi reshuffle, itu keputusan Presiden,” tutur Hasto.
Oleh sebab itu, Hasto mengatakan jelang 2024, PDIP mendorong agar seluruh menteri kabinet Indonesia Maju bekerja keras untuk membangun legacy.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan jika Jokowi nantinya melakukan reshuffle, ia meminta keputusan itu tidak dikaitkan dengan urusan politik.
“PDIP mendorong jelang 2024, seluruh menteri bekerja keras membangun legacy di kementerian yang dipimpin. Kalau tidak bisa, tidak mampu, jangan dikaitkan urusan politik ketika Presiden mengambil keputusan reshuffle,” kata Hasto.
