28.6 C
Jakarta
Jumat, Februari 3, 2023

RI dan Segala Tantangannya dalam Pengembangan KF-21 Boramae dengan Korsel

Kerja sama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan telah berjalan selama 11 tahun. Salah satu bukti kerja sama yang terjalin antara kedua negara adalah pengembangan pesawat jet tempur KF-21/IF-21 Boramae.
KF-21 Boramae sudah terbang perdana di Sacheon Air Base, Korsel, pada 28 September 2022. Acara penerbangan perdana KF-21 Boramae dihadiri Wamenhan Muhammad Herindra.
Dalam kesempatan itu, Herindra yakin KF-21 Boramae dapat menjadi bagian dari sistem pertahanan udara nasional. Ia juga menilai keberhasilan penerbangan perdana KF-21 merupakan bentuk nyata dari keberhasilan pengembangan pesawat tempur ini dengan Korea, sekaligus memiliki nilai strategis karena bertujuan memenuhi kebutuhan pesawat tempur TNI AU periode 2025-2040.
“[Saya] mengharapkan agar dapat berjalan selaras dengan syarat operasional sebuah alat utama sistem persenjataan [alutsista], untuk mendukung cita-cita Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan Industri Pertahanan Nasional,” kata Herindra dalam kesempatan itu.
Sekjen Kemhan periode 2010-2013 Marsekal (Purn) Eris Heryanto mengungkapkan, kerja sama pertahanan kedua negara dalam pengembangan pesawat tempur dimulai di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Presiden SBY dan Presiden Korsel Lee Myung-bak menandatangani Letter of Intent di Istana Merdeka pada 6 Maret 2009. Setelah penandatanganan Letter of Intent, kerja sama berkembang dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 15 Juli 2010.
“MoU ini ditandatangan di Korea antara Sekjen Kemhan dan Komisioner DAPA ROK. Kemudian ada agreement-agreement yang ditandatangan di level penyelenggara atau pelaksana, karena sudah melaksanakan teknis kegiatan yaitu di tahap Technology Development Phase ditandatangan [pada] 20 April 2021, Engineering dan Manufacturing [Phase] ditandatangani 6 Oktober 2014. Ini berlangsung sampai dengan akhir tahun 2012,” kata Eris dalam workshop Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bertajuk ‘11 Years and Counting: Assessing Indonesia-Korea Defense Cooperation’ di Bengkel Diplomasi FPCI, Jakarta, Selasa (11/10) .
Namun, proses kerja sama harus tertunda sementara karena ada pergantian pemerintahan di Korea Selatan, sehingga harus program tersebut harus diajukan kepada parlemen untuk mendapatkan izin. Proses itu tertunda selama 18 bulan.
Proses kerja sama akhirnya dilanjutkan pada 17 Oktober 2014 ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat IFX. Setelah berbagai rangkaian proses mulai dari penunjukan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Cost Share Agreement hingga penandatanganan kegiatan development antara Korea Aerospace Industry (KAI) dan pemerintah Indonesia, akhirnya pemerintah melalui Kemhan mengeluarkan Peraturan Menhan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IFX.
Usai perjalanan panjang itu, Korea dan Indonesia memulai program pengembangan pesawat tembur KF-21 Boramae. Pesawat ini adalah pesawat tempur generasi 4,5 yang memiliki kemampuan di antaranya semi-stealth, smart avionics with sensor fusion, beyond and within visual range weapon system, highly manuverable, dan interoperability concept.
“Sesuai UU, kita harusnya dalam melakukan operasional terhadap pesawat mampu melakukan MRO (Maintenance, Repair, Operation) dan juga kita mengharapkan mampu, bisa memodifikasi, dan upgrade pesawat yang kita kerjakan bersama. Khusus pesawat KFX/IFX antara kita dan Korea ada beberapa perbedaan yang sesuai keinginan kita. Sebagai contoh, landasan di Indonesia 1.800 meter panjangnya, maka memerlukan drag chute dan karena wilayah Indonesia 5.100 lebarnya, memerlukan external fuel tank dan air refueling untuk bisa cover seluruh wilayah Indonesia. Ini diharapkan bisa kita kuasai dalam kerja sama ini,” jelasnya.
Meski demikian, kerja sama pengembangan pesawat tempur tersebut bukannya tanpa halangan. Eris mengungkapkan, tantangan pertama yang ditemui Indonesia adalah tidak mendapatkan salinan kerja sama kontrak yang dilakukan pemerintah Korea dengan KAI dan KAL yang saat itu bersaing untuk mendapatkan proyek pengembangan pesawat tempur.
“Pihak Korea mengadakan tender buat pelaksanaan dari kegiatan development ini. Saat itu yang ikut adalah KAI dan KAL (Korean Air), dan akhirnya dimenangkan oleh KAI. Oleh karena itu, KAI pemegang kontrak dari pemerintah Korea Selatan untuk development tersebut. Masalahnya untuk Indonesia, kita enggak pernah dapat copy isinya apa dari kontrak tersebut. Sehingga waktu tanda tangan Cost Share Agreement, kita tanda tangan antara KAI dengan pemerintah Indonesia,” ungkapnya.
“Menurut saya ini tidak satu level. Harusnya kita berhubungan dengan pemerintah Korea. Namun demikian, karena KAI sudah mendapat hak kontrak dari pemerintah Korea melaksanakan agreement dengan kita,” lanjutnya.
Tantangan kedua adalah sempat tertundanya kerja sama dengan Korea sekitar 4 tahun. Hal itu dikarenakan pergantian kepemimpinan dari Presiden Lee Myung-bak ke Presiden Park Geun-hye, sehingga harus mendapatkan persetujuan dari parlemen untuk melanjutkan ke proses Engineering and Manufacturing Development Phase.
“Dan [pada[ 2016 Oktober ditandatangani Project Agreement antara Indonesia dan Korea untuk masuk ke Engineering and Manufacturing Development Phase. Ini struktur kerja sama yang ditentukan bahwa pihak Korea dan Indonesia membentuk yang disebut JPMO. Pihak Korea tanda tangan kontrak kepada KAI. Kelemahannya Indonesia enggak tahu kontrak yang sudah disepakati antara pemerintah Korea dengan KAI, sehingga penandatanganan Cost Share Agreement antara KAI dan pemerintah Indonesia, harusnya ini dengan pemerintah Korea,” ungkapnya.
Tantangan selanjutnya adalah pengiriman teknisi Indonesia ke Korea yang tidak sesuai dengan target. Eris mengungkapkan dari target 422 orang, Indonesia baru mengirim 214 orang selama periode 2016-2019. Hal ini menyebabkan keterbatasan Indonesia dalam partisipasi pembuatan program data dan kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam fase Engineering and Manufacturing Developmeent Phase.
Eris melanjutkan, hal itu tidak lepas dari Indonesia yang belum membayar cost share yang menjadi kesepakatan kedua negara. Dalam kesepakatan, pemerintah Korea menanggung 60% pembiayaan proyek dan sisanya dibagi rata antara pemerintah Indonesia dan KAI masing-masing 20%.
“Akhirnya terjadi diskusi semenjak Pak Jokowi menjadi presiden memerintahkan mengevaluasi kerja sama ini. Pada saat evaluasi butuh waktu 2 tahun. Jadi di tahun 2018-2019 ini masih masuk di fase evaluasi oleh kita dengan Korea. Sementara Korea tetap menjalankan program. Akibatnya kita agak terlambat dan teknisi kita sebagian dipulangkan dan pada saat COVID kembali semua ke Indonesia. Ini adalah masalah yang saat itu terjadi,” jelasnya.
Secara pribadi, Eris berpendapat Indonesia tidak bisa membayar cost share karena anggaran dialokasikan ke Kemhan. Sementara jika sudah ada Perpres terkait program kerja sama, seharusnya anggaran bukan menjadi anggaran kementerian, melainkan menjadi anggaran komitmen pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea.
“Saat itu, cost share dialokasikan ke Kemhan dan karena kebutuhan Kemhan saat itu sehingga cost share dimanfaatkan untuk kepentingan lebih penting. Akibatnya Kemenkeu enggak bersedia mengganti sampai ada perintah dari presiden. Itu kenapa kita enggak bayar cost share,” ungkapnya.
Tantangan selanjutnya adalah limitasi teknologi dalam pengembangan KF-21 Boramae. Eris mengungkapkan, ada 129 teknologi kunci untuk pengembangan pesawat tempur tersebut dari Amerika Serikat (AS). Namun, pemerintah AS tidak menyerahkan 9 teknologi kunci kepada siapa pun, termasuk ke Korea dan Indonesia.
“Masalah yang sangat krusial lainnya bahwa pemerintah AS tidak memberikan export lisence kepada Indonesia dalam bentuk LRU (Line Replacable Unit) atau teknologi-teknologi lain. Padahal, LRU dan teknologi-teknologi yang lain sudah mulai digunakan di prototipe. Ini yang membuat hambatan Indonesia kerja sama dengan Korea. Korea sendiri sudah memberikan kemudahan bahwa nantinya teknologi-teknologi ini akan secara bertahap diberikan kepada Indonesia, apakah tetap komitmen diberikan sampai berakhirnya EMD Phase kita lihat,” tuturnya.
“Tapi karena ada masalah export lisence, ini jadi pertimbangan kedua negara. Perlu ada diplomasi ke AS untuk bisa memberikan export lisence yang diperlukan indonesia. Ini masalah krusial yang dihadapi Indonesia,” imbuhnya.
Terakhir, Eris meminta Indonesia segera mengejar ketertinggalan. Ia menyarankan pemerintah segera mendiskusikan hal ini dengan pemerintah Korea supaya bisa mengejar ketertinggalan.
“Agar sesuai dengan perjanjian awal, karena cost share dan COVID, pada kenyataannya kita harus tertinggal. Ini harus dibicarakan dengan Korea bagaimana mengejar ketertinggalan ini,” pungkasnya.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
5PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles