Selain itu, berita mengenai Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas , turut bersuara soal gaya hidup mewah pejabat Kementerian Keuangan, juga ramai dibaca publik. Berikut rangkumannya.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Suryo Utomo pada 2021 tercatat Rp 14,45 miliar. Sementara pada 2017 jumlah harta yang dia laporkan senilai Rp 6,13 miliar atau ada kenaikan Rp 8,31 miliar dalam empat tahun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, menjelaskan terkait LHKPN Suryo Utomo melonjak berkaitan dengan harga pasar dari aset-asetnya yang terus meningkat.
“Terkait LHKPN, dasar pelaporan harta dalam LHKPN adalah harga pasar. Jadi, kenaikan nilai harta tiap tahunnya salah satu penyebabnya karena adanya kenaikan harga pasar,” ujar Neilmaldrin kepada kumparan, Minggu (26/2).
Hal ini menyusul perintah Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dia meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan asal-usul kekayaannya yang melonjak tersebut kepada publik.
Gaya hidup mewah pejabat Kemenkeu disorot akibat kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, terhadap David anak dari salah seorang kader GP Ansor. Namun menurut Anwar Abbas, gaya hidup mewah tak hanya dilakukan oleh pejabat Kemenkeu saja.
“Pola hidup mewah ini tidak hanya terlihat pada institusi Kementerian Keuangan saja tapi juga pada kementerian, badan dan lembaga lain. Para pejabat dan keluarganya tampak hidup bergelimang harta dan kemewahan. Sehingga telah mengusik asas kepatutan dan kepantasan,” kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).
Menurut Wakil Ketua MUI ini, mustahil seorang pejabat dengan gaji resmi yang diperoleh setiap bulannya dapat hidup bergelimang harta. Kecuali, jika mereka memiliki bisnis sampingan dengan omzet yang besar atau mendapatkan harta warisan.
“Kalau tidak, maka besar kemungkinan hal tersebut mereka peroleh melalui praktik korupsi dan atau penyalahgunaan jabatan,” katanya.
