Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Jabar , Dedi Taufik, menyebut Masjid Raya Al-Jabbar tak akan dapat rampung dibangun tanpa adanya pajak dari masyarakat. Dia pun menyebut pemeliharaan masjid itu ke depannya akan menggunakan pajak rakyat.
“Ke depan, juga pastinya akan ada biaya pemeliharaan yang pastinya bersumber dari pajak masyarakat,” kata dia melalui keterangannya pada Kamis (29/12).
Dedi tak menyebut secara rinci nominal biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan masjid. Untuk pembangunan saja masjid itu menghabiskan biaya mencapai angka Rp 1,2 triliun.
Meski membutuhkan biaya yang besar, dia berharap masjid itu dapat dipakai oleh masyarakat tak hanya untuk beribadah.
“Spiritnya kebersamaan, kita bisa salat berjemaah salat subuh berjemaah selain itu juga kita bisa menikmati keindahan dan kenyamanan lingkungan masjid,” ucap dia.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dalam keterangan tersebut mengatakan Masjid Raya Al-Jabbar dibangun melalui perjalanan panjang. Ribuan orang dilibatkan dalam pembangunan masjid tersebut.
“Membangun ini (Masjid Raya Al-Jabbar) bukan superman tapi super team. Bukan kerja saya, tapi kerja ribuan orang,” ujar dia.
Sementara, Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Jabar, Bambang Tritoyuliono, mengatakan Masjid Raya Al-Jabbar punya banyak ornamen yang unik seperti di bagian kubah seluas 1 hektare 99×100 meter persegi yang dibangun tanpa tiang penyangga. Dengan begitu, bebannya hanya dibebankan kepada struktur tulangan plafon.
“Insyaallah tanggal 30 Desember 2022, Masjid Raya Al-Jabbar akan diresmikan. Masjid itu terapung di atas danau, punya struktur plafon tanpa tiang, ornamennya banyak sekali handmade karya anak-anak Jawa Barat yang mempunyai nilai seni yang luar biasa,” kata dia.
