Pemerintah dan DPR sudah mengetuk RUU Papua Barat Daya menjadi UU Papua Barat Daya. Dengan begitu, kini sudah ada empat daerah otonomi baru (DOB) Papua yang akan ikut Pemilu 2024, dan proses politik berikutnya adalah menerbitkan Perppu Pemilu .
Perppu dibutuhkan sebab dengan adanya penambahan empat provinsi baru, maka akan ada perubahan dapil dan jumlah anggota DPR serta DPD.
“Dengan diketuknya UU Papua Barat daya, berarti kita mohon secepatnya dari DPR mengirimkan ke presiden, dari presiden ke saya ada koordinasi dari Mensesneg dan Kemenkumham supaya diharmonisasi dan segera diundangkan. Begitu diundangkan, kita mencarikan pejabat Pj-nya. Itu harus disidangkan di TPA dan presiden secepatnya,” kata Mendagri Tito Karnavian usai menghadiri paripurna di gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/11).
Setelah Pj Gubernur ditunjuk oleh Jokowi, maka selanjutnya pelantikan oleh Mendagri.
“Begitu sudah de facto, sudah selesai, ini, kan, de jure. Begitu sudah diundangkan de jure, itu de facto-nya peresmian dan pelantikan. Artinya provinsi sudah ada begitu sudah de facto, sudah ada, kemudian keluarkan Perppu,” beber Tito.
Soal kapan target Perppu Pemilu diterbitkan, Tito optimistis bisa selesai di awal Desember.
“Target kita akhir bulan ini atau awal Desember. Paling lama awal Desember,” tegas Tito.
