Lebih dari 1.400 orang telah tewas dan lebih dari 1.000 orang lainnya diculik di Haiti sejak awal 2022 oleh geng kriminal. Menurut PBB, geng tersebut pun turut melakukan kekerasan seksual.
Komisioner untuk HAM PBB, Volker Turk, mengatakan diperlukan keberanian dan tanggung jawab politik tingkat nasional dan internasional, untuk mengatasi masalah tersebut.
Saat ini, Haiti tengah menghadapi krisis politik, ekonomi, keamanan dan kesehatan yang akut. Kondisi tersebut telah melumpuhkan negara dan memicu pelanggaran hukum serta ketertiban.
Pembunuhan presiden Jovenel Moise pada Juli 2021 memperburuk krisis, karena geng-geng semakin kuat dan menguasai wilayah.
“Krisis multifaset dan berlarut-larut ini […] tidak dapat diabaikan,” kata Turk dalam konferensi pers di Jenewa, dikutip dari AFP, Sabtu (10/12).
Turk juga mengecam bahwa anggota geng kriminal menggunakan kekerasan seksual untuk menimbulkan rasa takut dan melakukan kontrol atas penduduk.
Sebuah laporan PBB yang diterbitkan pada bulan Oktober menemukan bahwa geng-geng tersebut menggunakan kekerasan seksual untuk menghukum, menaklukkan, dan menyakiti warga negara dan sebagai alat paksaan agar tak melawan.
Pemerkosaan tersebut kerap kali dilakukan langsung di depan anggota keluarga mereka.
“Kekerasan seksual merupakan faktor tambahan yang sangat mengerikan bagi penduduk dan yang benar-benar perlu dilawan,” kata Turk.
Dia bersikeras bahwa akar penyebab krisis, terutama ketidaksetaraan sosial, korupsi yang merajalela, kolusi antara elite yang kuat dan pemimpin geng, dan impunitas. Semua itu harus segera diatasi.
Turk memuji keputusan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini untuk memberikan sanksi kepada anggota elite ekonomi dan politik Haiti yang dilaporkan mendukung geng tersebut, dengan mengirimkan “pesan yang sangat kuat kepada mereka yang mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas Haiti.”
Dia meminta negara-negara untuk memastikan bahwa orang-orang yang melarikan diri dari Haiti memiliki akses ke prosedur suaka yang adil dan efisien.
