Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengatakan di tahun 2022 penyelamatan kerugian meningkat sebesar 234,45 persen dari total penyelamatan 2021 Rp 26,85 miliar.
“Capaian realisasi terhadap potensi penyelamatan kerugian tahun 2022 sebesar 97,89 persen. Peran ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik dilihat dari indikator nilai penyelamatan kerugian masyarakat semakin signifikan dengan capaian realisasi yang semakin meningkat tiap tahunnya,” kata Yeka dalam siaran resminya.
Yeka menyatakan bahwa kerugian masyarakat merupakan kerugian materiil atau immateriil yang dialami masyarakat akibat tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik.
Penyelamatan kerugian ini khusus pada kerugian masyarakat akibat maladministrasi di bidang perekonomian yang ditangani Ombudsman, meliputi sektor perdagangan, perindustrian dan logistik, pengadaan barang dan jasa, pertanian dan pangan, sektor jasa keuangan (perbankan, perasuransian dan penjaminan), perpajakan, serta kepabeanan dan percukaian.
“Pemerintah perlu mendorong upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pengaduannya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan,” tegas Yeka.
Yeka menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan rata-rata pengaduan terkait asuransi dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerima 89 laporan masyarakat. Dengan jumlah tersebut, OJK menjadi instansi terbanyak yang menerima laporan.
Pada 2023, Yeka mengatakan pihaknya akan mendalami permasalahan pengaduan publik di antaranya terkait pendataan petani penerima pupuk bersubsidi dan persoalan peternak unggas yang mengalami kerugian serta isu pelayanan publik lainnya.
Saat ini, Ombudsman juga tengah membangun mekanisme percepatan penyelesaian laporan dengan membangun ekosistem dan kerja sama dengan instansi terlapor.
