Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) meluncurkan layanan digital berupa Aplikasi Otomasi Informasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (iBPR- S). Hal ini guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap produk keuangan dari BPR maupun BPRS.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, langkah ini sebagai upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Aplikasi ini juga dapat memperkuat BPR dan BPRS serta ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan perekonomian ke depan.
“Ini merupakan satu aplikasi otomasi yang akan makin meningkatkan pemahaman, exposure dan juga kesempatan bagi BPR dan BPRS dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat dan nasabah,” ujar Mahendra dalam Launching Aplikasi Otomasi Informasi BPR/BPRS untuk Inklusi Keuangan (iBPR-S), Senin (5/12).
Tidak hanya itu, masyarakat juga akan semakin banyak mengetahui lebih dalam lagi mengenai BPR dan BPRS. Sebab, informasi yang tersedia dari berbagai produk layanan dan juga kinerja.
“Apa betul bahwa isi dari kinerja atau laporan keuangan BPR dan BPRS di dalam aplikasi sesuai dengan yang dilaporkan? Namun, laporan itu sendiri pada OJK, kemudian dan dari laporan kepada OJK, penayangan ini jangan lama updatenya. Justru ini kesempatan untuk mengingatkan pada mereka yang tidak melakukan pelaporannya tepat waktu,” jelas dia.
Adapun iBPR-S merupakan portal informasi dari seluruh bank daerah yang ada di Indonesia. Aplikasi ini membuat masyarakat mampu melihat beragam produk keuangan hingga lokasi BPR terdekat.
Mahendra menilai BPR dan BPRS turut berperan dalam menghadapi ancaman ekonomi global ke depannya yang bisa menimbulkan resesi. Dalam situasi menghadapi risiko tahun depan, ekonomi Indonesia di kuartal III 2022 bisa tumbuh 5,72 persen.
Ia juga menyebutkan penguatan ekonomi domestik diperlukan pada saat ini. Salah satunya melalui penguatan akses masyarakat ke produk-produk keuangan, termasuk dari BPR dan BPRS.
Selain itu, BPR dan BPRS berperan sangat penting membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat dalam menjangkau pembiayaan untuk modal usaha. Lebih lanjut, basis pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari daerah, yakni provinsi, kabupaten hingga kecamatan, yang mana UMKM merupakan pendorong perekonomian pada setiap tingkat daerah tersebut.
“Faktor yang memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan daerah, apakah sektor riil, UMKM, masyarakat dan keuangan ritel. Jadi, peran daerah dan di belakangnya peran BPR dan BPRS sangat penting,” ungkapnya.
