31.9 C
Jakarta
Sabtu, Februari 4, 2023

Mengapa KSAL Berasal dari Korps Pelaut?

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono telah resmi ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI yang baru. Yudo dipercaya untuk menggantikan posisi Jenderal Andika Perkasa yang telah memasuki usia pensiun pada 21 Desember lalu.
Setelah Yudo resmi meninggalkan AL, hingga kini belum ada lagi pejabat yang mengisi posisi pimpinan tertinggi di Angkatan Laut (AL). Teranyar, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa hari ini, Rabu (28/12), ia akan melantik KSAL baru pengganti Yudo.
Dari sekian daftar pejabat tinggi (Pati) berpangkat bintang 3 di AL, nama Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) Muhammad Ali dan Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan AL (Dankodiklatal) Letnan Jenderal TNI (Mar) Suhartono jadi yang terdepan mengisi posisi yang ditinggal Yudo.
Terkait hitung-hitungan siapa sosok paling layak mengisi posisi pucuk di AL, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan memang korps pelaut selalu dipercaya mengisi posisi tersebut.
Hal itu terbukti sejak tahun 1945, korps pelaut hampir pasti jadi langganan mengisi posisi sebagai KSAL.
“Benar bahwa selama ini lazimnya KSAL diisi dari korps pelaut. Bahkan idealnya, pernah menjabat komandan kapal yang merupakan satuan pemukul semisal fregat, korvet, kapal selam maupun Kapal Cepat Rudal (KCR) dan pernah memimpin komando armada,” ujar Fahmi, Rabu (28/12).
“Itu bukan tanpa alasan. KSAL adalah pembina kekuatan, kemampuan dan kesiapan TNI AL dalam menyelenggarakan operasi laut, baik yang bersifat operasi tempur maupun operasi keamanan,” sambungnya.
Hal itu menurutnya bukan tanpa alasan, dipilihnya Korps pelaut menurut Fahmi tak lain karena kecakapan Pati dari Korps pelaut yang dibutuhkan dalam memimpin TNI AL.
Tak hanya itu, Korps pelaut, menurut Fahmi juga dinilai memiliki kemampuan dan pemahaman memadai dalam urusan pemetaan dan penyiapan sistem operasi laut yang dijalankan AL.
“Dengan demikian seorang KSAL harus memahami dan memiliki pengalaman yang memadai untuk menyiapkan dan mengintegrasikan operasi laut yang terdiri dari operasi permukaan, bawah permukaan, operasi udara dan operasi pendaratan,” ucap Fahmi.
“Nah, kriteria ini memang dimiliki oleh perwira korps pelaut. Terutama yang pernah menjabat komandan kapal satuan pemukul dan pernah memimpin setidaknya salah satu komando armada,” lanjut dia.
Pertanyaan pun mengemuka mengapa selama ini tidak ada KSAL yang berasal dari satuan lain? Padahal di lain sisi meskipun Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) banyak diisi dari korps infanteri, terutama Kostrad dan Kopassus. Namun ada juga yang berlatar belakang zeni dan kavaleri yang tercatat pernah memimpin.
Pandangan ini menurut Fahmi harus diluruskan. Menurutnya konsep perang darat memang bertumpu pada kekuatan infanteri sebagai satuan tempur utama, ditopang oleh kekuatan kavaleri, artileri, zeni dan sejumlah satuan bantuan tempur lainnya.
Namun situasi tersebut berbeda bagi AL dan AU yang betul-betul mengandalkan keandalan awaknya sebagai pengendali operasi pertempuran.
“Matra laut dan udara berbeda. Konsep perang laut dan perang udara bertumpu pada kekuatan alutsista satuan pemukul. Kalau di udara yaitu pesawat tempur baik pesawat penyerang, penghadang, dan pengebom. Nah kalau di laut itu misalnya fregat, korvet, kapal selam dan kapal cepat rudal (KCR),” ungkap Fahmi.
“Kekuatan dan kemampuan alutsista tentu mengandalkan kemampuan awaknya, dalam hal ini pilot dan nakhoda [komandan kapal]. Merekalah pengendali operasi pertempuran udara dan laut, seperti yang saya jelaskan di atas,” beber dia.
Penjelasannya itu menurut Fahmi selain menjawab mengapa posisi KSAL secara tradisi selalu diberikan pada korps pelaut, begitu juga menjelaskan mengapa Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) selalu diisi dari korps penerbang terutama pesawat tempur.
Meskipun serupa dengan AD, masih ada beberapa mantan KSAU yang juga berasal dari penerbang pesawat angkut.
“Sekaligus pula menjawab, mengapa seorang perwira marinir yang memiliki kemampuan menyelenggarakan operasi amfibi, pendaratan dan pertahanan pantai, bisa menjadi komandan pangkalan termasuk pangkalan utama, namun tidak untuk panglima armada, yang notabene mengendalikan dan mengintegrasikan empat bentuk operasi laut,” kata Fahmi.
Meski begitu, Fahmi menyatakan lagi-lagi itu semua kembali pada hak prerogatif yang saat ini melekat pada Jokowi yang berhak memilih siapa yang paling diinginkannya untuk mengisi posisi tersebut.
“Ya sah-sah saja secara politis dengan basis argumen hak prerogatif presiden. Tapi apakah itu sesuai kebutuhan organisasi? Penggunaan hak prerogatif bukan berarti bisa pilih secara acak atau hanya berbasis kedekatan kan,” pungkasnya.
Presiden Jokowi akan melantik KSAL pengganti Laksamana Yudo Margono hari ini. Informasi yang dihimpun kumparan, Laksdya Muhammad Ali yang dipilih Jokowi untuk memimpin Korps TNI AL itu.
Muhammad Ali kini menjabat sebagai Pangkogabwilhan I, posisi yang pernah dijabat Yudo sebelum jadi KSAL. Ali berasal dari korps pelaut, khususnya kapal selam.
Ali banyak bertugas di KRI Nanggala sejak masih berpangkat letnan. Sampai akhirnya dia dipercaya menjadi Komandan KRI Nanggala pada 2004-2006 saat berpangkat letkol.
Saat KRI Nanggala tenggelam, Ali menjabat sebagai Asrena KSAL. Dia bersama sejumlah perwira tinggi yang pernah tergabung dalam Korps Hiu Kencana itu menjadi yang terdepan dalam memberikan informasi soal kecelakaan ini.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
5PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles