Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti pemberitaan mengenai masih adanya kemiskinan ekstrem dan stunting di ibu kota. Menurut dia, selama ini balaikota sudah menggelontorkan banyak dana untuk mengurangi dua hal itu.
Dalam paparannya di dalam Rakernas Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (23/2), Heru mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah mengucurkan Rp 17,18 triliun untuk paket program jaring pengaman sosial demi menekan angka kemiskinan dan menaikkan gizi anak-anak.
“DKI diberitakan media masih ada yang namanya konon miskin ekstrem dan stunting. Tugas pemerintah salah satunya PJ Gubernur DKI menurunkan stunting sampai 4 persen,” kata Heru.
Di depan para pengusaha, ia menyebut ada 17 paket program jaring pengaman sosial. Program ini dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Sembako, Kartu Lansia Jakarta, BLT UMKM, dan lain sebagainya.
“Total Rp 17,18 triliun. Jadi kalau bapak bilang Pemda DKI ngapain? Sudah melakukan itu,” tegasnya.
Heru berharap para pengusaha dapat membantu warga DKI Jakarta dalam menurunkan angka stunting . Ia bercerita dirinya merupakan orang tua asuh untuk wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) 2 dan Jakarta Utara (Jakut) 2.
“Saya yakin bapak-bapak bisa membantu warga kita yang stunting. Saya jadi ortu asuh Jaksel 2 dan Jakut 2 dan terus bisa menyelesaikan masyarakat yang memang harus menjadi perhatian,” pungkas dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jakarta, kemiskinan ekstrem di ibu kota mencapai 95.668 jiwa atau 0,89 persen per Maret 2022.
Sementara berdasarkan survei Kementerian Kesehatan, Jakarta berada dalam urutan kedua dengan angka stunting terendah.
“Berdasarkan data status survei gizi Indonesia, DKI itu turun 14,8 persen. Jadi sudah dekat sekali ke target nasional. DKI adalah provinsi nomor 2 terbaik dari 38 provinsi sekarang,” kata Budi saat menerima kedatangan Menkes, Budi Gunadi Sadikin, di Balai Kota Jakarta awal bulan ini.
