26.7 C
Jakarta
Kamis, Februari 9, 2023

KPU soal Bacaleg Mulai Kampanye: Silaturahmi Boleh, tapi Pendaftaran Pileg 2023

Spanduk atau baliho yang menyebut diri caleg di Pemilu 2024 mulai ramai di sejumlah daerah, termasuk bendera-bendera partai politik. Mereka juga mulai menemui masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut silaturahmi boleh saja karena sebetulnya belum ada yang disebut caleg saat ini.
“Ya yang namanya silaturahmi kan hal yang baik ya, siapa saja boleh silaturahmi. Karena menurut Rasulullah itu silaturahmi itu ada dua hikmahnya,” jelas Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (30/12).
“Pertama, adalah memanjangkan umur, dapat sapaan-sapaan assalamualaikum, selamat pagi, itu kan mendoakan supaya kita selamat, sehat, panjang umur. Yang kedua silaturahmi itu membuka pintu-pintu rezeki,' imbuhnya.
Meski begitu, Hasyim menegaskan saat ini belum ada yang disebut sebagai caleg, sehingga mereka tidak bisa dinilai oleh KPU terkait Pemilu 2024.
Dalam Pemilu, peserta adalah partai politik dan caleg DPD. Caleg DPR/DPRD bisa mengikuti Pemilu dengan mendaftar melalui partai, lalu partai yang daftarkan ke KPU/KPUD.
“Itu kan ada yang namanya rekrutmen di partai. Merekrut orang diseleksi mana yang layak mana yang tidak. Habis itu ada yang namanya nomination, nomination itu kegiatan partai mendaftarkan calon kepada KPU,” tuturnya.
“Sekarang ini saya enggak tau ya apakah sudah mendaftar ke partai atau belum, sudah diseleksi atau belum, kok tiba-tiba menyebut dirinya caleg DPR RI, DPRD kabupaten/kota dari partai mana dapil ini,” lanjutnya.
Hasyim menjelaskan, bahwa seseorang yang sudah resmi menjadi calon anggota legislatif baik dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota itu setelah didaftarkan ke KPU.
“Tapi bagi kami, baru bisa tahu yang pasti dia dicalonkan atau tidak kan baru nanti, Mei, pendaftarannya ke KPU kan nanti, Mei,” paparnya.
“Saya enggak bisa menduga-menduga apakah yang bersangkutan sudah resmi dicalonkan dari partai, kan belum tau,” sambungnya.
Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota baru dibuka pada Senin, 24 April 2023.
Lebih lanjut, Hasyim juga mengatakan, orang-orang yang sudah memasang spanduk/baliho tentang dirinya sebagai caleg itu hanya mengaku-ngaku saja. Sebab, kata Hasyim, hubungan hukum KPU adalah kepada partai politik.
“Peserta pemilu adalah partai, sehingga dalam pandangan kami, hubungan hukum yang terbangun itu dari DPR RI, Provinsi, kabupaten/kota adalah partai, hubungan dengan KPU partai,” tegas Hasyim.
Ia juga menegaskan bahwa tak hanya calon anggota legislatif, untuk capres-cawapres pun diaturnya yang mengusung adalah partai atau gabungan partai politik.
“Karena itu lah yang punya kewenangan mencalonkan, demikian juga capres cawapres, bahkan di konstitusi disebutkan, satu-satunya lembaga yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk mencalonkan presiden itu parpol atau gabungan parpol, tidak ada yang lain-lain gitu,” pungkasnya.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
5PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles