Tim Koalisi Perubahan terdiri dari Demokrat, PKS, dan NasDem, belum menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi capres Anies Baswedan. Meski, pemilihan cawapres diserahkan langsung ke Anies.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Zaenal A Budiyono, menilai Anies harus segera menentukan siapa yang layak mendampinginya.
“Terkait isu Cawapres Koalisi Perubahan yang masih misteri, ada solusi sederhana yang bisa memenangkan semua pihak. Sejak awal, ketiga elite partai Koalisi sepakat bahwa sosok Cawapres menjadi domain ABW (Anies Baswedan),” kata Zaenal dalam siaran persnya, Minggu (5/2).
“Oleh karenanya, masing-masing pihak harus berpegang pada komitmen tersebut, dan tidak saling memaksakan. Bahwa ada usulan nama dari masing-masing partai, hal itu sah-sah saja. Namun seharusnya lobi-lobi tersebut cukup dilakukan di “panggung belakang”, dan bukan di depan publik. Di sini pentingnya peran ABW untuk “menertibkan” para politisi dari Nasdem, PD dan PKS agar tidak saling berseberangan terkait Cawapres,” sambung Zaenal yang juga Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Zaenal yang juga sebagai Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC-ASIA) memberi usulan agar Koalisi Perubahan untuk membuat survei terkait siapa tokoh yang tepat untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024 mendatang.
Sejauh ini, kata dia, ada tiga nama terkuat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Khofifah Indar Parawansa dan Ahmad Heryawan (Aher).
“Ketiganya nama-nama dengan elektabilitas mumpuni, atau juga sarat pengalaman. ABW tinggal memilih salah satu dari ketiganya, dan menyelesaikan berbagai polemik,”
“Saya menyarankan agar ketiga parpol Koalisi bertemu dan menuntaskan isu ini dengan “jalan ilmiah”. Maksudnya, ketiga nama Bakal Cawapres disurvei ke masyarakat oleh lembaga independen yang disepakati, dan selanjutnya harus ada gentleman agreement oleh ketiga pihak, untuk menerima siapa pun nama terkuat di survei,” ujarnya.
Ia menilai, dengan cara itu koalisi ini dapat melangkah mulus dan semakin solid. Sebaliknya, apabila cawapres tertentu dipaksakan oleh para elite di koalisi itu, akan ada kerugian yang didapat.
“Pertama ABW dianggap tidak independen. Kedua, soliditas koalisi akan terganggu, bahkan sebelum deklarasi resmi,” kata dia.
