Kementerian Keuangan (Kemenkeu ) kini tengah menunggu asersi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum menyuntikkan modal kepada PT KAI terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban. Rio mengatakan, pihaknya tengah menunggu proses asersi tersebut.
“Kita sedang menunggu perhitungannya dan asersinya dari BPKP. Kalau itu sudah, akan diajukan ke komite, baru kemudian masuk ke Kementerian Keuangan,” kata Rio ditemui pasca pelantikan pejabat Kemenkeu di Jakarta, Selasa (1/11).
Dikonfirmasi bahwa apakah perhitungan tersebut belum rampung, Rio menegaskan bahwa asersi itu masih berlangsung.
“Itu akan sedang akan dilakukan asersi. Nanti diajukan ke komite, baru nanti ke Kementerian Keuangan,” tegasnya lagi.
Selain itu, Rio juga menegaskan bahwa dalam prosesnya tidak ada persoalan soal perhitungan biaya pembengkakan proyek. Saat ini, kata dia, BPKN tengah mengecek hal tersebut.
“Ini bukan soal beda atau enggak. BPKP akan cek, ini sesuai apa enggak. Kalau orang punya list, bpkp akan lihat, 'yang ini oke, yang ini oke'. Itu saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, memang terdapat pembengkakan biaya proyek KCJB, awalnya hal tersebut akan ditambal menggunakan utang. Dana untuk menambal proyek ini akan dilakukan lewat konsorsium pemegang saham maupun lewat loan atau pinjaman.
Sebesar 25 persen dari biaya tambahan itu ditanggung konsorsium BUMN yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium China.
“Kita perkirakan chip in-nya Rp 4 triliun, yang dimasukkan ke KAI lewat PMN (Penyertaan Modal Negara),” ungkap Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. Penyertaan Modal Negara ini, kata Arya, dibutuhkan PT KAI lantaran seretnya keuangan BUMN transportasi imbas pandemi COVID-19.
Adapun hingga saat ini, belum ada kepastian kapan pencairan PMN senilai Rp 4,1 triliun kepada PT KAI (Persero) untuk proyek kereta cepat. Selain itu, Erick Thohir juga telah mengusulkan tambahan PMN untuk KAI sebesar Rp 1 triliun.
