Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri mengimbau desa melakukan pembangunan berbasis potensi.
Pesan itu, disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberikan arahan dalam acara Lokakarya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara daring dan luring dari Aula BSKDN Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (28/2).
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, pelaksanaan otonomi desa salah satunya bertujuan untuk menciptakan self governing community atau kemandirian masyarakat desa. Dengan demikian, otonomi desa memberikan kesempatan bagi desa untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki.
“Otonomi desa seharusnya mampu mendorong pemerintahan dan masyarakat desa dapat melakukan pembangunan berbasis potensi desa yang berimplikasi pada tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera,” terang Yusharto.
Yusharto melanjutkan, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa optimisme bagi perkembangan desa. Sebab desa tidak lagi dijadikan sebagai objek pembangunan daerah, melainkan sebagai subjek dalam melaksanakan pembangunan.
“Melalui Undang-Undang Desa tersebut, pemerintah memiliki target mentransformasikan desa secara bertahap, yakni dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri,” jelasnya.
Progres perkembangan dan pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai instrumen pengukuran yang dilakukan pemerintah. Dia mencontohkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 terdapat 6.239 Desa Mandiri, 20.249 Desa Maju, 33.893 Desa Berkembang, 9.234 Desa Tertinggal, dan 4.438 Desa Sangat Tertinggal.
Kendati demikian, Yusharto mengatakan, kehadiran UU Desa memiliki dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi juga menyisakan beberapa persoalan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai isu sosial politik saat ini, terkait penyelenggaraan pemerintah desa.
“Salah satu persoalan yang muncul yakni usulan perubahan masa periode kepemimpinan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode, isu lainnya terkait penuntutan hak perangkat desa untuk memilki status kepegawaian,” tambahnya.
Di sisi lain, Yusharto mengatakan, berbagai kelemahan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari kapasitas manajemen pemerintahan desa dan kompetensi kepala desa beserta perangkatnya yang masih lemah.
“Lemahnya manajemen pemerintahan desa berpotensi menimbulkan berbagai kendala seperti kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
