Majelis Nasional Vietnam menyetujui pengunduran diri Presiden Nguyen Xuan Phuc. Keputusan ini dikeluarkan sehari setelah Phuc mengajukan pengunduran diri secara dramatis sebagai bagian dari gerakan antikorupsi pada Rabu (18/1).
Dalam pertemuan tertutup bagi media internasional, lebih dari 93% anggota Majelis Nasional menyetujui pengunduran diri Phuc.
Kepergian Phuc yang tiba-tiba adalah langkah yang sangat tidak biasa di Vietnam. Perubahan politik biasanya terjadi saat ada tekanan pada stabilitas di negara tersebut.
Phuc dianggap bertanggung jawab atas kesalahan para menterinya yang melakukan korupsi selama Phuc menjabat pada 2016-2021.
Dua Wakil Perdana Menteri Vietnam—Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam—juga dipecat bulan ini dalam upaya “pembersihan” anti-korupsi yang melibatkan penangkapan puluhan pejabat. Tuduhan korupsi yang dilakukan pejabat pemerintahan Phuc ini banyak yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.
Sekretaris Jenderal, Nguyen Phu Trong, yang paling berkuasa di Partai Komunis dianggap sebagai otak di balik gerakan anti-korupsi. Inisiatif itu terbukti populer di kalangan masyarakat.
Saat ini Vietnam belum memiliki pengganti Phuc. Namun Wakil Presiden Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, secara otomatis menjadi presiden sementara.
Pengunduran diri Phuc terjadi setelah ada desas-desus yang menyebut ia dikeluarkan dari Partai Komunis. Para pengamat yakin pemecatan anggota partai berpangkat tinggi itu adalah bagian dari transformasi partai.
“Orang bisa menggunakan terminologi pembersihan politik,” terang pakar Vietnam, Jonathan London, dikutip dari AFP, Kamis (19/1).
“Tetapi saya pikir itu mungkin lebih baik dipahami sebagai kebetulan dalam persaingan internal partai dan kesalahan besar yang dilakukan orang-orang ini di posisi senior,” sambung dia.
Para pengamat juga memperdebatkan konsekuensi kepergian Phuc bagi Vietnam. Phuc dinilai punya pengalaman signifikan di kancah Internasional.
