27.8 C
Jakarta
Senin, Februari 6, 2023

DPRD Mamuju Minta TNI Tunda Pembangunan Rumah Sakit di Lapangan Merdeka

Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) TNI AD di Lapangan Merdeka Mamuju mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD Mamuju.
Ketua Komisi I DPRD Mamuju Sugianto menilai pembangunan rumah sakit itu harus memenuhi persyaratan sesuai undang-undang kesehatan.
Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar ini saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Pemerintah Kabupaten Mamuju, DPRD Mamuju, dan pihak TNI AD yang diwakili Kasdim 1418/Mamuju Letkol Inf Andi Ismail di ruangan aspirasi gedung DPRD Mamuju, Selasa (17/1/2023).
“Izin pembangunan rumah sakit tipe C yang rencananya dibangun di Lapangan Merdeka apa sudah dikantongi,” ujar Sugianto.
Menurutnya, Lapangan Merdeka Mamuju yang sejak dulu menjadi ruang publik dan tempat kegiatan olahraga warga secara hukum merupakan milik TNI AD.
Angggota DPRD Mamuju lainnya, Masram Jaya, meminta kepada pihak TNI untuk menunda proses pembangunan rumah sakit di Lapangan Merdeka.
“Untuk mencarikan solusi soal lahan rumah sakit TNI AD, saya meminta kepada pihak TNI untuk sementara pembangunan rumah sakit ditunda,” pinta Masran Jaya.
Dalam RDP itu, Kepala Dinas Permukiman Mamuju Jufri Badau mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah sakit TNI AD di wilayah Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku. Namun hingga kini, sebut Jufri, ganti rugi lahan belum dibayarkan.
“Lambannya proses pembayaran ganti rugi lahan dipicu akibat aturan ganti rugi lahan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang akibat pada akhir tahun lalu belum bisa diganti rugi lahan masyarakat yang disiapkan untuk lahan rumah sakit TNI AD,” ujarnya.
Kasdim 1418 Mamuju Letkol Inf Andi Ismail menegaskan bahwa Lapangan Merdeka Mamuju yang akan dibanguni rumah sakit merupakan milik TNI AD.
“Lapangan merdeka secara hukum milik TNI AD, penentuan peruntukannya Lapangan Merdeka tersebut TNI yang menentukan peruntukannya,” ucap Andi Ismail.
Berkaitan dengan keinginan Pemkab Mamuju yang melakukan tukar guling terhadap Lapangan Merdeka, dia meminta pihak Pemkab Mamuju berkoordinasi dengan Mabes TNI AD.
“Kami pihak Kodim 1418 tidak bisa mengambil keputusan soal penundaan pembangunan rumah sakit. Kami hanya bisa membantu memfasilitasi saja, penentunya ada pada Mabes TNI AD di Jakarta,” jelas Ismail.
Menurutnya, Kodim 1418/Mamuju sebelumnya sudah bersurat secara resmi ke Pemkab Mamuju terkait permohonan lahan di Lengke, Kelurahan Bebanga, Kalukku, sejak November 2022 lalu. Namun belum ada balasan resmi dari pihak Pemkab Mamuju.
“Padahal, pencarian lahan sudah kami lakukan berbulan-bulan, mulai dari Tapalang hingga Kalukku. Nah, ketika yang di Lengke tidak bisa, ya alternatif kedua di Lapangan Merdeka itu,” tutur Kasdim 1418 Mamuju.
Usai rapat dengar pendapat, Pemkab Mamuju dan DPRD Mamuju dijadwalkan berkoordinasi dengan pihak Mabes TNI AD dan disepakati DPRD Mamuju akan memanggil pihak ULP Pemkab Mamuju.
Penolakan pembangunan RS TNI AD di Lapangan Merdeka Mamuju lantaran lapangan yang berada di tengah Kota Mamuju itu telah menjadi ikon serta memiliki nilai sejarah bagi warga. Selain itu, juga merupakan ruang terbuka hijau dan ruang publik bagi warga.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
5PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles