Pemilihan lokasi tersebut bukan hal baru. Tahun lalu DPRD DKI Jakarta juga memilih lokasi yang sama untuk rapat anggaran.
“(Rapat Anggaran) tetap di Bogor dengan pertimbangan butuh tempat yang lebih besar,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani saat dikonfirmasi oleh wartawan melalui pesan singkat, Sabtu (29/10).
Saat Rapat Badan Musyawarah mengenai jadwal rapat anggaran pembahasan KUA PPAS, beberapa anggota DPRD sempat mengajukan perubahan lokasi.
Rani yang saat itu memimpin rapat sempat mempertimbangkan mobilitas yang mungkin akan terhambat saat rapat berlangsung di Bogor. Mengingat mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta berdomisili di Jakarta.
“Kan karena mengingat waktunya udah mulai hectic, ini udah akhir-akhir tahun, ke Puncak sekarang kan luar biasa macetnya. Jadi usulan teman-teman kalau (digelar) di Jakarta di kantor DPRD kan ini memang kantor kita lebih bisa maksimal karena perjalanan kita engga mesti menempuh 2 jam sampai ke Puncak,” kata Rani sesuai menghadiri Rapat Bamus, Kamis (27/10) lalu.
Namun saat itu Rani masih belum bisa memutuskan untuk mengubah lokasi rapat karena masih harus berkoordinasi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Hingga akhirnya keputusannya tetap diselenggarakan di Bogor.
Rani mengatakan, saat ini kasus COVID-19 di Jakarta masih menjadi pertimbangan. Sehingga posisi duduk satu anggota dengan anggota lainnya masih harus berjarak.
Maka itu, dengan mempertimbangkan jarak duduk antar anggota dan banyaknya peserta rapat yang hadir, Rani menilai ruang rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta tidaklah cukup.
Sebab rapat ini akan melibatkan pihak eksekutif mulai dari jajaran Wali Kota dan Bupati Kepulauan Seribu hingga para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta.
“(Tetap di Bogor) mengingat pandemi belum dinyatakan resmi berakhir,” tutur Rani.
