Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya akan segera menggelar sidang terkait laporan dugaan kecurangan KPU yang diadukan dua kuasa hukum perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.
“Nah, untuk laporan teman-teman koalisi itu sudah kita jadwalkan di persidangan di awal pekan di bulan Februari,” kata Anggota DKPP, Tio Aliansyah di acara Uji Publik Dapil oleh KPU di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/1).
Tio menyebut laporan dalam proses verifikasi partai politik itu sudah memenuhi syarat dan sudah teregister untuk disidangkan. “Sudah, itu tadi yang awal pekan pertama Februari itu, itu yang akan kita sidangkan,” tegas dia.
Namun, Tio tidak menyebutkan tanggal pasti laporan tersebut akan disidangkan. Yang pasti pengadu akan dikabari soal jadwal sidang.
“Itu (sidang perkara) pasti akan ada pemberitahuan minimal 5 hari sebelum pelaksanaan, itu akan ada pemberitahuan untuk para pihak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Tio memastikan sidang etik dugaan kecurangan verifikasi parpol tersebut akan diselenggarakan secara terbuka.
“Karena memang ruangan kita sangat terbatas, nanti kita atur siapa yang bisa masuk, karena kan ruangannya terbatas. Tapi pada prinsipnya itu terbuka dan dibuka untuk umum,” imbuhnya.
Tio juga membeberkan alasan mengapa DKPP terkesan lambat memproses laporan tersebut. Ia menjelaskan DKPP mendapat laporan pengaduan dan melakukan sidang sesuai urutan nomor register.
“Enggak ada yang sengaja dimolor-molor atau ditunda-tunda, karena pengaduan kita banyak,” tutup dia.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut DKPP lambat. Bahkan, ia menilai dugaan pelanggaran oleh KPU ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif ini masuk ke dalam kategori perbuatan koruptif.
“Tentu kita tidak akan berhenti sampai praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif ini terbongkar. Kami juga menuntut DKPP agar berani menjatuhkan sanksi bagi pihak-pihak yang terindikasi melanggar kode etik,” kata Kurnia dalam diskusi secara virtual di Youtube Sahabat ICW, Senin (30/1).
