32.8 C
Jakarta
Minggu, Februari 5, 2023

BNPB Beri Pemprov Jateng Bantuan Rp 4,25 M untuk Penanganan Darurat Banjir

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemprov Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp 4,25 miliar.
Suharyanto menjabarkan, bantuan untuk penanganan darurat itu diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp 3,25 miliar.
“Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp 250 juta. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 miliar,” kata Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Jateng, Senin (2/1).
“Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah,” tambah dia.
Selain itu, BNPB menyerahkan bantuan logistik senilai Rp 1,5 miliar kepada wilayah terdampak banjir. Berikut rinciannya:
Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp 100 juta.
Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan Rp 150 juta.
Kota Semarang sebesar Rp 200 juta karena memiliki dampak paling luas.
Suharyanto mengatakan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. Oleh sebab itu, bantuan dasar masyarakat terdampak banjir menjadi prioritas.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya,” ucap Suharyanto.
Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Dalam situasi tanggap darurat bencana, pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat.
“Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan,” ucap dia.
Eks Pangdam V/Brawijaya ini meminta kepada Pemprov Jateng Jawa menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
“Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang,” ucap dia.
Sementara Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menambahkan, puncak musim hujan di Jawa Tengah akan terjadi pada Januari hingga Februari 2023. Selain hujan, wilayah Jateng juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.
Terkait potensi hujan lebat, Sejak Minggu (1/1), BNPB bersama BMKG telah mengoperasikan 1 pesawat Casa TNI untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di wilayah Jawa Tengah. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan yang turun.
“Garam akan ditabur di atas Laut jawa sehingga awan-awan dipaksa “menurunkan” hujannya sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. Kita memang tidak bisa mencegah, namun harapannya dapat mengurangi intensitas hujan yang tadinya lebat menjadi sedang, dan sedang menjadi ringan,” kata Dwikorita.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan BNPB, khususnya bantuan TMC.
“Dua hari ini hujannya berhenti berkat TMC yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG berhasil sehingga banjir bisa surut,” kata Ganjar.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
5PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles