MANADO – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol Setyo Budiyanto memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral pengawasan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM ) bersubsidi di wilayah hukum Polda Sulut.
Rakor tersebut dihadiri beberapa Pejabat Utama Polda Sulut, Kapolresta Manado beserta sejumlah stakeholders terkait di antaranya, Dinas ESDM Provinsi Sulut, PT. Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi, Integrated Terminal Bitung, ALFI Sulut, Hiswana Migas DPC Sulut, dan Organda Sulut.
Dijelaskan Kapolda usai Rakor, kegiatan itu bertujuan membahas masalah distribusi dan tata niaga BBM yang ada di wilayah Sulut.
Menurutnya, kegiatan ini terselenggara usai dirinya melihat secara langsung jika masih ada antrean panjang kendaraan di SPBU -SPBU yang ada di Manado.
“Nah, saya mengindikasikan atau menduga bahwa ada penyebab terjadinya antrean panjang, sehingga masyarakat harus mengantre untuk bisa mendapatkan BBM seperti jenis solar, pertalite, dan lain-lain,” kata Kapolda.
“Untuk itu, saya berinisiatif dan menugaskan beberapa Pejabat Utama Polda Sulut untuk sama-sama membahas tentang hal ini.”
Lanjut dijelaskan, dari antrean itu, tentunya menyebabkan banyak dampak, di antaranya kemacetan yang cukup mengganggu aktivitas warga masyarakat.
“Di mana seharusnya masalah keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas itu menjadi tanggungjawab kita semuanya. Tetapi faktanya, karena ada antrean tapi dampaknya terhadap kemacetan ini cukup mengganggu masyarakat yang beraktivitas,” tutur Kapolda.
Melalui rakor ini, dirinya sebagai pejabat Kapolda Sulut yang baru juga ingin mendapatkan masukan dan informasi serta data dari seluruh stakeholders terkait, apa sebenarnya permasalahan sehingga menyebabkan antrean BBM dan kemacetan.
Menurutnya, banyak informasi yang didapatkan, untuk selanjutnya menjadi perhatian, termasuk para Kapolres yang mengikuti kegiatan secara virtual.
Bahkan sudah ada beberapa direktif atau instruksi dan perintah yang telah disampaikan Kapolda kepada seluruh Kapolres dan para direktur untuk kemudian ditindaklanjuti.
“Saya minta waktu, satu bulan ke depan kita evaluasi kembali, apakah itu masih ada permasalahan di lapangan atau kemudian semuanya sudah lancar,” katanya.
Sementara itu, terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi, Kapolda mengaku pihak Polda Sulut dan jajaran telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi kepada warga masyarakat hingga penindakan tegas terhadap para pelaku.
Dikatakannya, upaya sosialisasi sudah banyak dilakukan, termasuk dari Kapolri yang sudah memberikan perintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap penyakit masyarakat di mana salah satunya penyalahgunaan BBM.
“Direktif saya adalah penindakan yang paling efektif adalah pencegahan. Tapi untuk permasalahan ini, saya balik menjadi, pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Jadi, saya akan tindak kalau ada penyalahgunaan, kalau ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, saya tidak lakukan lagi cara-cara pencegahan karena pencegahan sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu,” ujarnya kembali.
febry kodongan
